Gy3ZRPV8SYZ53gDjSFGpi7ej1KCaPY791pMbjB9m

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Post Top Ad

Post Top Ad

Post Top Ad

Featured

Bookmark
DP BBM 23
Loading... 0%

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG! DI BLOG DP BBM 23 dengan tampilan baru yang lebih fresh.

Namun perlu di ingat pada 30 Juli 2026 terjadi perombakan dan pergantian domain, yang semula https://kata-anak.tk menjadi https://ai-web.my.id.

Jadi harap di maklumi jika terdapat banyak kerusakan di dalam konten, karena semua file berupa JavaScript tidak di Back-up.

Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
Online
LIVE
▶
Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
405.2M 98%
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Online
LIVE
▶
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
211.8M 95%
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
Online
LIVE
▶
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
30.5K 97%
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
Online
LIVE
▶
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
15.1K 99%
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
12.4K 94%
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
Online
LIVE
▶
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
26.0K 98%
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
Online
LIVE
▶
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
19.2K 91%
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
Online
LIVE
▶
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
105.9M 96%
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
309.1M 93%
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
Online
LIVE
▶
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
706.3M 99%
DP BBM 23 - Gibran Rakabuming Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI Populer
1:48:58
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR
Hot
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR

Mengulas konsekuensi hukum setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung, serta mekanisme Sidang Paripurna MPR RI dalam memilih dua nama calon wakil presiden pengganti yang diusulkan Presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari.

Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak
Baru
Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak

Menyoroti serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai kota, termasuk Aliansi Jogja Memanggil serta Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, yang mendesak pemerintah menurunkan beban pajak, menolak praktik oligarki, dan mengevaluasi keterlibatan militer di ranah sipil.

Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Rekomendasi
Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Membahas desakan pengamat politik dan masyarakat agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam konflik elite, melainkan fokus membenahi tata kelola distribusi dan pengawasan anggaran pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dinamika Hubungan Politik Istana dan Solo Pasca-Perubahan Peta Dukungan
Terkini
Dinamika Hubungan Politik "Istana dan Solo" Pasca-Perubahan Peta Dukungan

Menganalisis pergeseran relasi politik antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan lingkaran politik mantan Presiden Joko Widodo, serta dampaknya terhadap soliditas koalisi partai di parlemen menjelang penentuan figur wakil presiden yang baru.

Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan
Sorotan
Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan

Mengupas sorotan Komisi X DPR RI terhadap carut-marut penafsiran dokumen penyetaraan lulusan luar negeri yang berujung pada sengketa tata usaha negara di tingkat nasional, sekaligus dorongan reformasi birokrasi agar kasus serupa tidak terulang.

Ujian Transparansi dan Arah Baru Koalisi: Menakar Calon Pendamping Prabowo di Senayan

DP BBM 23 — Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 lalu kini memasuki fase krusial. Dengan tenggat waktu konstitusional maksimal 60 hari bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) untuk menetapkan sosok pengganti, perhatian publik tertuju pada dua hal utama: transparansi aturan main di parlemen dan tarik-menarik kepentingan antarpartai koalisi.

Kawalan Publik dan Komitmen Keterbukaan MPR

Mengingat mekanisme pemilihan wakil presiden di tengah masa jabatan belum pernah dipraktikkan sejak amendemen UUD 1945, MPR RI dituntut menyusun payung hukum berupa Ketetapan (TAP) MPR secara cermat dan akuntabel.

Panitia Ad Hoc MPR RI yang beranggotakan 36 perwakilan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan memulai pembahasan intensif pada awal pekan depan. Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi.

Pimpinan Panitia Ad Hoc memastikan seluruh rapat perumusan tata cara pemilihan akan dibuka secara luas untuk diakses oleh media dan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial guna mencegah munculnya kecurigaan publik atas potensi transaksi politik tertutup di balik layar parlemen.

Manuver Partai Koalisi dan Kriteria Kandidat

Di luar gedung parlemen, dinamika lobi politik berlangsung dinamis menjelang jadwal penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.

Sesuai amanat konstitusi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon yang nantinya akan dipilih melalui pemungutan suara anggota MPR. Namun, secara realistis, keputusan Prabowo tidak lepas dari pertimbangan soliditas koalisi partai pengusung di parlemen.
Sejumlah pengamat menilai Presiden perlu menyeimbangkan antara kebutuhan figur yang memiliki rekam jejak teknokratis-ekonomi yang kuat—untuk mengawal program strategis nasional—dengan akomodasi politik agar dukungan legislatif tetap stabil hingga 2029.

Posisi Politik Gibran dan Relawan Pasca-Mundur

Sementara bursa calon pengganti terus mengerucut, sikap politik mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sorotan. Dalam pernyataannya kepada barisan pendukung dan relawan, Gibran menegaskan bahwa keputusannya meletakkan jabatan bukan merupakan bentuk perlawanan politik.

Ia memastikan tetap berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa bakti pada 2029 dan menginstruksikan jaringan relawannya untuk tidak mengambil sikap berseberangan. Sikap ini dinilai para analis sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional sekaligus mempertahankan ruang komunikasi politik ke depan.

Menjaga Marwah Konstitusi

Pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia ini menjadi ujian penting bagi kedewasaan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Selain ketepatan jadwal dan pemenuhan syarat administratif oleh tim verifikasi MPR.

Publik berharap proses pemilihan berjalan murni berlandaskan kepentingan bangsa—menghasilkan sosok wakil presiden yang mampu bekerja efektif mendampingi kepala negara di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global yang kian kompleks.