Gy3ZRPV8SYZ53gDjSFGpi7ej1KCaPY791pMbjB9m

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Post Top Ad

Post Top Ad

Post Top Ad

Featured

Bookmark
DP BBM 23
Loading... 0%

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG! DI BLOG DP BBM 23 dengan tampilan baru yang lebih fresh.

Namun perlu di ingat pada 30 Juli 2026 terjadi perombakan dan pergantian domain, yang semula https://kata-anak.tk menjadi https://ai-web.my.id.

Jadi harap di maklumi jika terdapat banyak kerusakan di dalam konten, karena semua file berupa JavaScript tidak di Back-up.

Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
Online
LIVE
▶
Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
405.2M 98%
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Online
LIVE
▶
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
211.8M 95%
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
Online
LIVE
▶
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
30.5K 97%
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
Online
LIVE
▶
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
15.1K 99%
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
12.4K 94%
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
Online
LIVE
▶
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
26.0K 98%
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
Online
LIVE
▶
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
19.2K 91%
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
Online
LIVE
▶
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
105.9M 96%
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
309.1M 93%
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
Online
LIVE
▶
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
706.3M 99%
DP BBM 23 - Gibran Rakabuming Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI Populer
1:48:58
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR
Hot
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR

Mengulas konsekuensi hukum setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung, serta mekanisme Sidang Paripurna MPR RI dalam memilih dua nama calon wakil presiden pengganti yang diusulkan Presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari.

Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak
Baru
Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak

Menyoroti serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai kota, termasuk Aliansi Jogja Memanggil serta Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, yang mendesak pemerintah menurunkan beban pajak, menolak praktik oligarki, dan mengevaluasi keterlibatan militer di ranah sipil.

Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Rekomendasi
Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Membahas desakan pengamat politik dan masyarakat agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam konflik elite, melainkan fokus membenahi tata kelola distribusi dan pengawasan anggaran pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dinamika Hubungan Politik Istana dan Solo Pasca-Perubahan Peta Dukungan
Terkini
Dinamika Hubungan Politik "Istana dan Solo" Pasca-Perubahan Peta Dukungan

Menganalisis pergeseran relasi politik antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan lingkaran politik mantan Presiden Joko Widodo, serta dampaknya terhadap soliditas koalisi partai di parlemen menjelang penentuan figur wakil presiden yang baru.

Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan
Sorotan
Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan

Mengupas sorotan Komisi X DPR RI terhadap carut-marut penafsiran dokumen penyetaraan lulusan luar negeri yang berujung pada sengketa tata usaha negara di tingkat nasional, sekaligus dorongan reformasi birokrasi agar kasus serupa tidak terulang.

Sejarah Baru Ketatanegaraan: Dinamika Pengisian Kursi Wakil Presiden RI Pasca-Mundurnya Gibran

DP BBM 23 — Panggung politik dan hukum tata negara Indonesia tengah memasuki babak bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak era reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) bersiap menggelar pemilihan Wakil Presiden guna mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026 lalu.

Latar Belakang Kekosongan Jabatan

Keputusan Gibran untuk melepas kursi orang nomor dua di Indonesia diambil di tengah bergulirnya polemik hukum dan politik di parlemen. Pengunduran diri tersebut terjadi menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dinyatakan tidak sah, serta pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi.

Dengan mundurnya Gibran, ia tercatat sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Republik Indonesia yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan, setelah Mohammad Hatta. Langkah ini sekaligus menggugurkan proses pembahasan pemakzulan di DPR dan menggeser fokus konstitusional sepenuhnya ke MPR RI.

Mekanisme Konstitusional dan Pembentukan Tim Ad Hoc MPR

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Guna merumuskan aturan main yang belum pernah dipraktikkan sebelumnya ini, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah membentuk Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Selain itu, MPR juga membentuk tim verifikasi berkas yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Menurut laporan TVRI News, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman menegaskan bahwa seluruh rapat pembahasan rancangan Ketetapan (TAP) MPR mulai Senin, 23 November 2026 akan dibuka secara luas untuk publik demi menjamin transparansi.

Jadwal Penyerahan Nama Calon dan Polemik Tenggat Waktu

Semula, MPR menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru pada 2 Desember 2026. Namun, atas usulan Presiden Prabowo Subianto karena padatnya agenda kenegaraan dan perlunya waktu berkonsultasi dengan partai politik pengusul, rapat gabungan MPR menyepakati pengunduran jadwal sidang menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Sementara itu, seperti diberitakan oleh detikNews, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan langsung dua nama kandidat calon wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.
Meski demikian, jadwal baru ini memicu perdebatan hukum tata negara. Dikutip dari Hukumonline, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengingatkan bahwa UU MD3 dan Tata Tertib MPR mensyaratkan pengajuan dua nama calon paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan digelar.

Jika nama baru diserahkan pada 25 November, maka tenggat 14 hari kerja dinilai tidak terpenuhi untuk menggelar sidang pada 9 Desember, sehingga sidang disarankan digeser guna menghindari cacat prosedural.

Peta Politik dan Bursa Kandidat

Hingga saat ini, Istana belum membocorkan dua nama yang akan disodorkan Presiden Prabowo ke parlemen. Namun, sejumlah pengamat politik menilai sosok yang dipilih kemungkinan besar berasal dari lingkaran dekat yang memahami visi kepemimpinan Presiden, baik dari internal Partai Gerindra maupun representasi partai koalisi pendukung pemerintah.

Proses lobi antar-elite partai koalisi diprediksi akan menguat dalam beberapa hari ke depan menjelang tenggat penyerahan nama pada 25 November. Keputusan akhir nantinya akan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR dalam Sidang Paripurna untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.