Latar Belakang Kekosongan Jabatan
Keputusan Gibran untuk melepas kursi orang nomor dua di Indonesia diambil di tengah bergulirnya polemik hukum dan politik di parlemen. Pengunduran diri tersebut terjadi menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dinyatakan tidak sah, serta pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi.Dengan mundurnya Gibran, ia tercatat sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Republik Indonesia yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan, setelah Mohammad Hatta. Langkah ini sekaligus menggugurkan proses pembahasan pemakzulan di DPR dan menggeser fokus konstitusional sepenuhnya ke MPR RI.
Mekanisme Konstitusional dan Pembentukan Tim Ad Hoc MPR
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.Guna merumuskan aturan main yang belum pernah dipraktikkan sebelumnya ini, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah membentuk Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Selain itu, MPR juga membentuk tim verifikasi berkas yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Menurut laporan TVRI News, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman menegaskan bahwa seluruh rapat pembahasan rancangan Ketetapan (TAP) MPR mulai Senin, 23 November 2026 akan dibuka secara luas untuk publik demi menjamin transparansi.
Jadwal Penyerahan Nama Calon dan Polemik Tenggat Waktu
Semula, MPR menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru pada 2 Desember 2026. Namun, atas usulan Presiden Prabowo Subianto karena padatnya agenda kenegaraan dan perlunya waktu berkonsultasi dengan partai politik pengusul, rapat gabungan MPR menyepakati pengunduran jadwal sidang menjadi Rabu, 9 Desember 2026.Sementara itu, seperti diberitakan oleh detikNews, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan langsung dua nama kandidat calon wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.
Meski demikian, jadwal baru ini memicu perdebatan hukum tata negara. Dikutip dari Hukumonline, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengingatkan bahwa UU MD3 dan Tata Tertib MPR mensyaratkan pengajuan dua nama calon paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan digelar.
Jika nama baru diserahkan pada 25 November, maka tenggat 14 hari kerja dinilai tidak terpenuhi untuk menggelar sidang pada 9 Desember, sehingga sidang disarankan digeser guna menghindari cacat prosedural.
Peta Politik dan Bursa Kandidat
Hingga saat ini, Istana belum membocorkan dua nama yang akan disodorkan Presiden Prabowo ke parlemen. Namun, sejumlah pengamat politik menilai sosok yang dipilih kemungkinan besar berasal dari lingkaran dekat yang memahami visi kepemimpinan Presiden, baik dari internal Partai Gerindra maupun representasi partai koalisi pendukung pemerintah.Proses lobi antar-elite partai koalisi diprediksi akan menguat dalam beberapa hari ke depan menjelang tenggat penyerahan nama pada 25 November. Keputusan akhir nantinya akan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR dalam Sidang Paripurna untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.












