Gy3ZRPV8SYZ53gDjSFGpi7ej1KCaPY791pMbjB9m

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Post Top Ad

Post Top Ad

Post Top Ad

Featured

Bookmark
DP BBM 23
Loading... 0%

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG! DI BLOG DP BBM 23 dengan tampilan baru yang lebih fresh.

Namun perlu di ingat pada 30 Juli 2026 terjadi perombakan dan pergantian domain, yang semula https://kata-anak.tk menjadi https://ai-web.my.id.

Jadi harap di maklumi jika terdapat banyak kerusakan di dalam konten, karena semua file berupa JavaScript tidak di Back-up.

Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
Online
LIVE
▶
Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
405.2M 98%
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Online
LIVE
▶
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
211.8M 95%
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
Online
LIVE
▶
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
30.5K 97%
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
Online
LIVE
▶
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
15.1K 99%
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
12.4K 94%
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
Online
LIVE
▶
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
26.0K 98%
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
Online
LIVE
▶
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
19.2K 91%
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
Online
LIVE
▶
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
105.9M 96%
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
309.1M 93%
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
Online
LIVE
▶
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
706.3M 99%
DP BBM 23 - Gibran Rakabuming Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI Populer
1:48:58
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR
Hot
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR

Mengulas konsekuensi hukum setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung, serta mekanisme Sidang Paripurna MPR RI dalam memilih dua nama calon wakil presiden pengganti yang diusulkan Presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari.

Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak
Baru
Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak

Menyoroti serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai kota, termasuk Aliansi Jogja Memanggil serta Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, yang mendesak pemerintah menurunkan beban pajak, menolak praktik oligarki, dan mengevaluasi keterlibatan militer di ranah sipil.

Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Rekomendasi
Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Membahas desakan pengamat politik dan masyarakat agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam konflik elite, melainkan fokus membenahi tata kelola distribusi dan pengawasan anggaran pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dinamika Hubungan Politik Istana dan Solo Pasca-Perubahan Peta Dukungan
Terkini
Dinamika Hubungan Politik "Istana dan Solo" Pasca-Perubahan Peta Dukungan

Menganalisis pergeseran relasi politik antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan lingkaran politik mantan Presiden Joko Widodo, serta dampaknya terhadap soliditas koalisi partai di parlemen menjelang penentuan figur wakil presiden yang baru.

Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan
Sorotan
Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan

Mengupas sorotan Komisi X DPR RI terhadap carut-marut penafsiran dokumen penyetaraan lulusan luar negeri yang berujung pada sengketa tata usaha negara di tingkat nasional, sekaligus dorongan reformasi birokrasi agar kasus serupa tidak terulang.

Protokol Penyambutan di Senayan dan Teka-Teki Dua Nama dari Istana Jelang 25 November

DP BBM 23 — Kompleks Parlemen, Senayan, mulai bersiap menyambut momen bersejarah dalam ketatanegaraan Indonesia. Menjelang penyerahan dua nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 25 November 2026, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) memastikan akan menyiapkan tata cara penerimaan resmi dengan kehormatan penuh.

Skenario Kedatangan Langsung Presiden ke Parlemen

Berdasarkan informasi dari jajaran Panitia Ad Hoc MPR RI, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan hadir secara langsung ke Gedung MPR/DPR/DPD RI untuk menyerahkan berkas dua nama calon pendampingnya kepada pimpinan majelis.

Menurut laporan detikNews, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan sinyal kepada Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai rencana kedatangan pada 25 November tersebut, meskipun waktu pastinya masih menunggu konfirmasi protokoler Istana.

Bambang menegaskan bahwa jajaran pimpinan MPR, pimpinan fraksi, kelompok DPD, hingga pimpinan alat kelengkapan majelis akan menyambut kedatangan kepala negara secara formal di ruang rapat gabungan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro membenarkan jadwal penyerahan dua nama pada 25 November 2026. Namun, pihak Istana masih membuka opsi teknis apakah dokumen pencalonan tersebut akan diantar langsung oleh Presiden Prabowo atau diserahkan melalui utusan resmi pemerintah.

Dinamika Bursa Kandidat di Tengah Konsolidasi Internal

Meski jadwal penyerahan semakin dekat, Istana belum membocorkan dua sosok yang dikantongi Presiden Prabowo. Sejumlah pengamat menilai Presiden masih menimbang secara cermat keseimbangan antara loyalitas ideologis dan soliditas dukungan politik di parlemen.

Di lingkungan DPR dan partai koalisi, tiga nama elite Partai Gerindra—yakni Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Menteri Luar Negeri Sugiono—terus menguat setelah partai-partai mitra koalisi seperti PKB, PAN, dan Partai Demokrat kompak menyatakan tidak menyodorkan kader masing-masing.

Selain ketiga nama tersebut, bursa spekulasi di parlemen juga sempat memunculkan nama Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai figur pemersatu lintas kekuatan politik, kendati keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif Presiden.

Persiapan Regulasi dan Catatan Hukum Tata Negara

Sambil menanti dokumen resmi dari Istana pada Rabu pekan depan, MPR RI terus merampungkan instrumen hukum internal. Rapat gabungan sebelumnya telah menetapkan batas waktu konstitusional 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong pada 12 November lalu, dengan rencana Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan yang digeser dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026 atas permohonan Presiden.

Namun, seperti disoroti oleh Hukumonline, Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD kembali mengingatkan potensi persoalan hukum apabila jadwal sidang 9 Desember tetap dipertahankan.

Mengacu pada UU MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, pengajuan dua nama calon oleh Presiden wajib dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan digelar.

Jika nama baru diterima MPR pada 25 November, penyesuaian jadwal sidang dinilai menjadi langkah krusial untuk mencegah gugatan keabsahan prosedural di kemudian hari.