Skenario Kedatangan Langsung Presiden ke Parlemen
Berdasarkan informasi dari jajaran Panitia Ad Hoc MPR RI, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan hadir secara langsung ke Gedung MPR/DPR/DPD RI untuk menyerahkan berkas dua nama calon pendampingnya kepada pimpinan majelis.Menurut laporan detikNews, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan sinyal kepada Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai rencana kedatangan pada 25 November tersebut, meskipun waktu pastinya masih menunggu konfirmasi protokoler Istana.
Bambang menegaskan bahwa jajaran pimpinan MPR, pimpinan fraksi, kelompok DPD, hingga pimpinan alat kelengkapan majelis akan menyambut kedatangan kepala negara secara formal di ruang rapat gabungan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro membenarkan jadwal penyerahan dua nama pada 25 November 2026. Namun, pihak Istana masih membuka opsi teknis apakah dokumen pencalonan tersebut akan diantar langsung oleh Presiden Prabowo atau diserahkan melalui utusan resmi pemerintah.
Dinamika Bursa Kandidat di Tengah Konsolidasi Internal
Meski jadwal penyerahan semakin dekat, Istana belum membocorkan dua sosok yang dikantongi Presiden Prabowo. Sejumlah pengamat menilai Presiden masih menimbang secara cermat keseimbangan antara loyalitas ideologis dan soliditas dukungan politik di parlemen.Di lingkungan DPR dan partai koalisi, tiga nama elite Partai Gerindra—yakni Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Menteri Luar Negeri Sugiono—terus menguat setelah partai-partai mitra koalisi seperti PKB, PAN, dan Partai Demokrat kompak menyatakan tidak menyodorkan kader masing-masing.
Selain ketiga nama tersebut, bursa spekulasi di parlemen juga sempat memunculkan nama Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai figur pemersatu lintas kekuatan politik, kendati keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif Presiden.
Persiapan Regulasi dan Catatan Hukum Tata Negara
Sambil menanti dokumen resmi dari Istana pada Rabu pekan depan, MPR RI terus merampungkan instrumen hukum internal. Rapat gabungan sebelumnya telah menetapkan batas waktu konstitusional 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong pada 12 November lalu, dengan rencana Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan yang digeser dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026 atas permohonan Presiden.Namun, seperti disoroti oleh Hukumonline, Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD kembali mengingatkan potensi persoalan hukum apabila jadwal sidang 9 Desember tetap dipertahankan.
Mengacu pada UU MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, pengajuan dua nama calon oleh Presiden wajib dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan digelar.
Jika nama baru diterima MPR pada 25 November, penyesuaian jadwal sidang dinilai menjadi langkah krusial untuk mencegah gugatan keabsahan prosedural di kemudian hari.












