Gy3ZRPV8SYZ53gDjSFGpi7ej1KCaPY791pMbjB9m

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Post Top Ad

Post Top Ad

Post Top Ad

Featured

Bookmark
DP BBM 23
Loading... 0%

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG! DI BLOG DP BBM 23 dengan tampilan baru yang lebih fresh.

Namun perlu di ingat pada 30 Juli 2026 terjadi perombakan dan pergantian domain, yang semula https://kata-anak.tk menjadi https://ai-web.my.id.

Jadi harap di maklumi jika terdapat banyak kerusakan di dalam konten, karena semua file berupa JavaScript tidak di Back-up.

Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
Online
LIVE
▶
Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
405.2M 98%
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Online
LIVE
▶
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
211.8M 95%
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
Online
LIVE
▶
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
30.5K 97%
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
Online
LIVE
▶
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
15.1K 99%
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
12.4K 94%
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
Online
LIVE
▶
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
26.0K 98%
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
Online
LIVE
▶
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
19.2K 91%
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
Online
LIVE
▶
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
105.9M 96%
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
309.1M 93%
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
Online
LIVE
▶
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
706.3M 99%
DP BBM 23 - Gibran Rakabuming Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI Populer
1:48:58
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR
Hot
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR

Mengulas konsekuensi hukum setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung, serta mekanisme Sidang Paripurna MPR RI dalam memilih dua nama calon wakil presiden pengganti yang diusulkan Presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari.

Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak
Baru
Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak

Menyoroti serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai kota, termasuk Aliansi Jogja Memanggil serta Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, yang mendesak pemerintah menurunkan beban pajak, menolak praktik oligarki, dan mengevaluasi keterlibatan militer di ranah sipil.

Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Rekomendasi
Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Membahas desakan pengamat politik dan masyarakat agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam konflik elite, melainkan fokus membenahi tata kelola distribusi dan pengawasan anggaran pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dinamika Hubungan Politik Istana dan Solo Pasca-Perubahan Peta Dukungan
Terkini
Dinamika Hubungan Politik "Istana dan Solo" Pasca-Perubahan Peta Dukungan

Menganalisis pergeseran relasi politik antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan lingkaran politik mantan Presiden Joko Widodo, serta dampaknya terhadap soliditas koalisi partai di parlemen menjelang penentuan figur wakil presiden yang baru.

Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan
Sorotan
Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan

Mengupas sorotan Komisi X DPR RI terhadap carut-marut penafsiran dokumen penyetaraan lulusan luar negeri yang berujung pada sengketa tata usaha negara di tingkat nasional, sekaligus dorongan reformasi birokrasi agar kasus serupa tidak terulang.

Menanti Dua Nama dari Istana: Ujian Konsistensi Tata Tertib dan Skema Penyampaian Visi Cawapres di MPR

DP BBM 23 — Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 memasuki tahapan penentuan yang krusial.

Menjelang agenda penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Rabu, 25 November 2026 mendatang, sorotan publik terbelah antara kesiapan teknis persidangan dan potensi gugatan prosedural akibat pergeseran jadwal.

Rencana Penyampaian Gagasan di Sidang Paripurna

Berbeda dari proses penunjukan jabatan politik pada umumnya, MPR RI merancang agar kedua kandidat yang diusulkan Presiden dapat diuji gagasannya secara terbuka di hadapan wakil rakyat dan masyarakat.

Seperti dilaporkan oleh iNews, kedua calon wakil presiden yang namanya diserahkan Presiden Prabowo dijadwalkan mendapat kesempatan menyampaikan visi serta gagasan kepemimpinan dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Langkah ini disiapkan agar seluruh anggota MPR—yang terdiri dari unsur DPR dan DPD—serta publik luas dapat menyimak langsung kapasitas dan arah pemikiran kedua kandidat sebelum pemungutan suara dilakukan.

Mekanisme Ketat Verifikasi dan Perbaikan Berkas

Sebelum melangkah ke panggung paripurna, kedua nama yang disodorkan Presiden wajib melewati penyaringan administratif dan faktual oleh Tim Verifikasi MPR.

Anggota Tim Verifikasi MPR, Hinca Pandjaitan, menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen akan dilakukan secara menyeluruh dalam batas waktu tujuh hari sejak berkas diterima dari kepala negara.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan persyaratan yang belum terpenuhi, tim verifikasi menyediakan masa perbaikan berkas selama empat hari.
Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Pemilu, terdapat sedikitnya 20 syarat dasar yang harus dipenuhi calon wakil presiden, ditambah kelengkapan teknis seperti rekam medis tim kesehatan dan verifikasi keabsahan ijazah pendidikan terakhir.

Peringatan Potensi Gugatan Akibat Polemik Tenggat Waktu

Di tengah persiapan teknis parlemen, sejumlah pakar hukum tata negara kembali mengingatkan risiko hukum di balik penjadwalan Sidang Paripurna pemilihan pada Rabu, 9 Desember 2026.

Menurut laporan Kompas.id, Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa meskipun UUD 1945 tidak merinci batas hari penyerahan nama, Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur secara tegas kewajiban pengajuan kandidat paling lambat 14 hari sebelum sidang digelar.

Ia mengingatkan bahwa apabila nama baru diserahkan pada 25 November sementara sidang tetap dilaksanakan pada 9 Desember, ketidaksesuaian tenggat waktu tersebut berpotensi dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh berbagai pihak di kemudian hari.

Sikap Pimpinan DPR dan Kehati-hatian Parlemen

Merespons polemik tenggat waktu yang bergulir di ruang publik, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih untuk tidak memberikan komentar jauh dan menyerahkan sepenuhnya penjelasan mekanisme persidangan kepada pimpinan MPR RI.

Dengan batas waktu konstitusional maksimal 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong pada 12 November lalu, MPR RI kini dituntut menyeimbangkan kecepatan pengisian jabatan dengan kepatuhan penuh terhadap aturan tata tertib, agar wakil presiden terpilih nantinya memiliki legitimasi yang kokoh tanpa dibayangi sengketa hukum.