Menjelang agenda penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Rabu, 25 November 2026 mendatang, sorotan publik terbelah antara kesiapan teknis persidangan dan potensi gugatan prosedural akibat pergeseran jadwal.
Rencana Penyampaian Gagasan di Sidang Paripurna
Berbeda dari proses penunjukan jabatan politik pada umumnya, MPR RI merancang agar kedua kandidat yang diusulkan Presiden dapat diuji gagasannya secara terbuka di hadapan wakil rakyat dan masyarakat.Seperti dilaporkan oleh iNews, kedua calon wakil presiden yang namanya diserahkan Presiden Prabowo dijadwalkan mendapat kesempatan menyampaikan visi serta gagasan kepemimpinan dalam Sidang Paripurna MPR RI.
Langkah ini disiapkan agar seluruh anggota MPR—yang terdiri dari unsur DPR dan DPD—serta publik luas dapat menyimak langsung kapasitas dan arah pemikiran kedua kandidat sebelum pemungutan suara dilakukan.
Mekanisme Ketat Verifikasi dan Perbaikan Berkas
Sebelum melangkah ke panggung paripurna, kedua nama yang disodorkan Presiden wajib melewati penyaringan administratif dan faktual oleh Tim Verifikasi MPR.Anggota Tim Verifikasi MPR, Hinca Pandjaitan, menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen akan dilakukan secara menyeluruh dalam batas waktu tujuh hari sejak berkas diterima dari kepala negara.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan persyaratan yang belum terpenuhi, tim verifikasi menyediakan masa perbaikan berkas selama empat hari.
Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Pemilu, terdapat sedikitnya 20 syarat dasar yang harus dipenuhi calon wakil presiden, ditambah kelengkapan teknis seperti rekam medis tim kesehatan dan verifikasi keabsahan ijazah pendidikan terakhir.
Peringatan Potensi Gugatan Akibat Polemik Tenggat Waktu
Di tengah persiapan teknis parlemen, sejumlah pakar hukum tata negara kembali mengingatkan risiko hukum di balik penjadwalan Sidang Paripurna pemilihan pada Rabu, 9 Desember 2026.Menurut laporan Kompas.id, Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa meskipun UUD 1945 tidak merinci batas hari penyerahan nama, Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur secara tegas kewajiban pengajuan kandidat paling lambat 14 hari sebelum sidang digelar.
Ia mengingatkan bahwa apabila nama baru diserahkan pada 25 November sementara sidang tetap dilaksanakan pada 9 Desember, ketidaksesuaian tenggat waktu tersebut berpotensi dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh berbagai pihak di kemudian hari.
Sikap Pimpinan DPR dan Kehati-hatian Parlemen
Merespons polemik tenggat waktu yang bergulir di ruang publik, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih untuk tidak memberikan komentar jauh dan menyerahkan sepenuhnya penjelasan mekanisme persidangan kepada pimpinan MPR RI.Dengan batas waktu konstitusional maksimal 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong pada 12 November lalu, MPR RI kini dituntut menyeimbangkan kecepatan pengisian jabatan dengan kepatuhan penuh terhadap aturan tata tertib, agar wakil presiden terpilih nantinya memiliki legitimasi yang kokoh tanpa dibayangi sengketa hukum.












