Gy3ZRPV8SYZ53gDjSFGpi7ej1KCaPY791pMbjB9m

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Post Top Ad

Post Top Ad

Post Top Ad

Featured

Bookmark
DP BBM 23
Loading... 0%

PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG! DI BLOG DP BBM 23 dengan tampilan baru yang lebih fresh.

Namun perlu di ingat pada 30 Juli 2026 terjadi perombakan dan pergantian domain, yang semula https://kata-anak.tk menjadi https://ai-web.my.id.

Jadi harap di maklumi jika terdapat banyak kerusakan di dalam konten, karena semua file berupa JavaScript tidak di Back-up.

Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
Online
LIVE
▶
Pasca Mundur dari Wapres, Bagaimana Mekanisme MPR Mengisi Kekosongan Jabatan?
405.2M 98%
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Online
LIVE
▶
Tanggapan Resmi Presiden Prabowo Usai Menerima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka.
211.8M 95%
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
Online
LIVE
▶
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad Terkait Kehadirannya di Acara Sumpah Pemuda Bundaran HI.
30.5K 97%
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
Online
LIVE
▶
Sisi Sederhana Nafa Urbach Saat Turun ke Daerah Pemilihan dan Sapa Langsung Masyarakat.
15.1K 99%
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Sahroni Minta Kapolri Batalkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Oknum yang Terlibat Konspirasi Penyadapan.
12.4K 94%
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
Online
LIVE
▶
Setujukah Kamu dengan Langkah Tegas Uya Kuya Melaporkan Penyebar Hoaks ke Polisi Sebagai Efek Jera?
26.0K 98%
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
Online
LIVE
▶
Momen Eko Patrio dan Bima Arya Dampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Presiden di Istana Bogor.
19.2K 91%
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
Online
LIVE
▶
Kapolri Sebut Jenderal LSP Sebagai Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir Hasil Sadapan, Bagaimana Tanggapanmu?
105.9M 96%
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
Online
LIVE
▶
Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP di Komisi III DPR: Diduga Pemberi Perintah Sekaligus Penerima Akhir (End User) Hasil Penyadapan.
309.1M 93%
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
Online
LIVE
▶
Hadir Sebagai Saksi di PN Jaktim, Jokowi Tunjukkan Langsung Ijazah Asli SD hingga S1 UGM di Hadapan Hakim dan Pengunjung.
706.3M 99%
DP BBM 23 - Gibran Rakabuming Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI Populer
1:48:58
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR
Hot
Dampak Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah dan Proses Pengisian Kursi Wapres di MPR

Mengulas konsekuensi hukum setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung, serta mekanisme Sidang Paripurna MPR RI dalam memilih dua nama calon wakil presiden pengganti yang diusulkan Presiden dalam batas waktu maksimal 60 hari.

Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak
Baru
Gelombang Unjuk Rasa November 2026: Tuntutan Penurunan Pajak hingga Penarikan Militer ke Barak

Menyoroti serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai kota, termasuk Aliansi Jogja Memanggil serta Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, yang mendesak pemerintah menurunkan beban pajak, menolak praktik oligarki, dan mengevaluasi keterlibatan militer di ranah sipil.

Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
Rekomendasi
Evaluasi Kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Membahas desakan pengamat politik dan masyarakat agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam konflik elite, melainkan fokus membenahi tata kelola distribusi dan pengawasan anggaran pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dinamika Hubungan Politik Istana dan Solo Pasca-Perubahan Peta Dukungan
Terkini
Dinamika Hubungan Politik "Istana dan Solo" Pasca-Perubahan Peta Dukungan

Menganalisis pergeseran relasi politik antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan lingkaran politik mantan Presiden Joko Widodo, serta dampaknya terhadap soliditas koalisi partai di parlemen menjelang penentuan figur wakil presiden yang baru.

Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan
Sorotan
Peringatan Keras bagi Kementerian Pendidikan: Benahi Tata Kelola Administrasi Penyetaraan Pendidikan

Mengupas sorotan Komisi X DPR RI terhadap carut-marut penafsiran dokumen penyetaraan lulusan luar negeri yang berujung pada sengketa tata usaha negara di tingkat nasional, sekaligus dorongan reformasi birokrasi agar kasus serupa tidak terulang.

Hak Prerogatif Presiden dan Aspirasi Publik: Membaca Arah Pendamping Baru Prabowo di Tengah Krisis Ekonomi

DP BBM 23 — Proses pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 terus bergulir memasuki pekan kedua.

Menjelang tenggat penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Rabu, 25 November 2026 mendatang, diskursus publik tidak hanya berfokus pada prosedur parlemen, tetapi juga pada batas kewenangan konstitusional kepala negara serta kualifikasi sosok yang dibutuhkan bangsa saat ini.

Penegasan Hak Prerogatif Tanpa Intervensi

Di tengah ramainya spekulasi mengenai lobi-lobi partai koalisi, pemerintah menegaskan bahwa penentuan dua nama kandidat sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan absolut Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa sesuai mandat konstitusi, kewenangan untuk mencalonkan dan menyerahkan dua nama kepada MPR adalah hak prerogatif penuh kepala negara yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

Meskipun partai-partai politik pengusung memiliki ruang untuk memberikan masukan atau pertimbangan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Kebutuhan Sosok dengan Kapasitas Pemulihan Ekonomi

Selain faktor loyalitas dan keselarasan politik, kalangan pengamat menilai tantangan nyata yang dihadapi pemerintahan saat ini menuntut wakil presiden dengan kapasitas kerja yang terukur.

Sejumlah analis politik dan ekonomi menyoroti bahwa sosok pendamping Prabowo hingga akhir masa jabatan 2029 idealnya memiliki pemahaman mendalam di bidang ekonomi.

Figur tersebut diharapkan mampu membantu Presiden mengeksekusi kebijakan strategis guna menjaga stabilitas makroekonomi dan memulihkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ketidakpastian global.
Di lingkungan parlemen sendiri, nama-nama tokoh senior Partai Gerindra—seperti Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono—terus menguat seiring sikap partai-partai koalisi seperti PKB, PAN, dan Demokrat yang kompak menyerahkan jatah kursi tersebut kepada kader partai presiden.

Menanggapi namanya yang dijagokan luas, Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak menahan diri dan menghormati hak konstitusional Presiden.

Kesiapan Verifikasi 22 Syarat dan Polemik Jadwal Paripurna

Dari sisi parlemen, MPR RI terus mengebut persiapan teknis menyambut dokumen pencalonan pada 25 November mendatang. Dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama alat kelengkapan dewan, disepakati bahwa kedua kandidat yang diajukan Presiden wajib melampirkan sedikitnya 22 syarat kelengkapan administratif yang akan diperiksa secara ketat oleh tim verifikasi berkas.

Namun, seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia, rencana pelaksanaan Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan pada Rabu, 9 Desember 2026 masih membayangi proses ini dengan potensi sengketa hukum.

Merujuk Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI serta UU MD3, pengajuan dua nama calon beserta kelengkapannya wajib diserahkan paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD sebelumnya telah mewanti-wanti agar jadwal paripurna disesuaikan dengan hitungan 14 hari kerja sejak berkas diterima, demi memastikan keabsahan konstitusional wakil presiden terpilih.