Konsensus Koalisi: Kursi Wapres untuk Kader Gerindra
Sejumlah pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo menyatakan bahwa figur pendamping presiden sebaiknya berasal dari Partai Gerindra demi menjaga keselarasan visi dan efektivitas roda pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan secara terbuka menyampaikan dukungan agar posisi orang nomor dua diisi oleh kader internal partai besutan Prabowo.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Partai Demokrat yang menyatakan tidak mengajukan nama calon dan menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif konstitusional tersebut kepada kepala negara.
Tiga Nama Kuat dari Lingkaran Dalam Presiden
Di tengah meredanya tarik-menarik antarpartai koalisi, sorotan publik dan elite parlemen di Senayan kini mengerucut pada tiga figur senior Partai Gerindra yang dinilai memiliki kedekatan ideologis dan pengalaman panjang mendampingi Presiden Prabowo:- Sufmi Dasco Ahmad: Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini disebut mendapatkan gelombang dukungan luas, termasuk aspirasi dari pengurus daerah Gerindra serta sinyal pertimbangan positif dari partai mitra seperti NasDem.
- Ahmad Muzani: Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini dinilai memiliki kapasitas komunikasi politik lintas fraksi yang kuat di parlemen.
- Sugiono: Menteri Luar Negeri yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dipandang memahami penuh arah kebijakan strategis dan diplomasi Presiden.
Ujian Verifikasi dan Pengawalan Ketatanegaraan
Setelah Presiden Prabowo menyerahkan dua nama secara langsung kepada pimpinan majelis dan Panitia Ad Hoc MPR RI pada 25 November 2026, tahapan krusial berikutnya berada di tangan tim verifikasi berkas yang diketuai oleh Habiburokhman.MPR memastikan proses pemeriksaan persyaratan administratif—termasuk verifikasi keabsahan dokumen pendidikan dan batas usia—akan dilakukan secara ketat dan proaktif agar tidak mengulangi polemik hukum sebelumnya.
Sementara itu, Panitia Ad Hoc MPR RI yang dipimpin oleh Bambang Wuryanto bersama Ketua Pelaksana Harian Benny K Harman akan memulai rapat terbuka pada Senin, 23 November 2026. Rapat tersebut bertujuan merampungkan rancangan Ketetapan (TAP) MPR sebelum Sidang Paripurna pemilihan digelar pada Desember mendatang.












